Banjar – Banner Kritik Transparansi Pemasangan banner ini dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya Forum Komunikasi Peduli Masyarakat Balokang (FPDB) sebagai bentuk pengaduan publik terhadap pengelolaan pemerintahan desa.
Baca Juga : Acara KDM di Kota Banjar: Sejumlah Ruas Jalan Dialihkan, Catat Rutenya!
– Kepala Desa Balokang, Idris, mengaku seluruh proses pengelolaan keuangan desa telah sesuai regulasi (UU No.6/2015, PP No.47/2015, Permendagri No.20/2018) dan diadministrasikan dalam sistem keuangan desa (Siskeudes). Kenapa Ini Penting?
-
Transparansi & akuntabilitas — Kedua istilah ini sering dijadikan jargon dalam pemerintahan desa. Ketika warga merasa bahwa “transparansi” belum terasa, maka respons seperti banner ini muncul.
-
Tantangan bagi pemerintahan desa — Walaupun Balokang pernah meraih penghargaan sebagai desa dengan penerapan Siskeudes terbaik di Kota Banjar.
-
Ini menunjukkan bahwa prestasi formal tidak selalu dirasakan secara langsung oleh semua warga.
-
Peluang untuk dialog — Keputusan untuk mengadakan musyawarah menunjukkan bahwa pihak kecamatan dan desa menerima bahwa ada ruang dialog yang harus dibuka.
Apa yang Warga Tuntut?
-
Penjelasan terbuka tentang pengelolaan keuangan: mulai dari sumber dana (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, PADes) hingga realisasi belanja dan sisa anggaran.
-
Partisipasi warga lebih aktif dalam setiap tahapan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pembangunan desa.
Tanggapan Pemerintah Desa
-
Kepala Desa Balokang menyatakan siap terbuka: bahwa laporan APBDes, realisasi keuangan, sudah dipublikasikan melalui papan informasi publik, Musyawarah Desa (Musdes), Musrenbangdes.
-
Namun beliau juga mengingatkan bahwa kritik harus disampaikan dengan cara yang baik dan bertanggung-jawab, karena pemasangan banner tanpa identitas jelas bisa menimbulkan kesalahpahaman publik.
Catatan Reflektif
-
Prestasi vs Persepsi: Meski Balokang mendapatkan penghargaan tata kelola keuangan, beberapa warga tetap merasa kurang mendapat akses atau pemahaman. Ini menggarisbawahi bahwa penghargaan formal tak otomatis menjamin persepsi warga terhadap transparansi.
-
Media aspirasi informal seperti banner menunjukkan bahwa warga mencari saluran untuk didengar — mungkin karena merasa saluran resmi kurang responsif.
Kenapa Anda Harus Peduli?
Walau kejadian ini di Desa Balokang, fenomena semacam ini bisa terjadi di banyak desa atau wilayah lain.
Dengan perhatian terhadap isu-semacam ini, warga bisa menjadi bagian dari pengawasan dan peningkatan kualitas pemerintahan.
Penutup
Pemasangan banner kritik oleh warga Desa Balokang adalah alarm kecil, bahwa masih ada ruang perbaikan di pemerintahan lokal.
“Keterbukaan bukan hanya soal mempublikasikan angka, tapi soal memastikan warga mengerti, merasa dilibatkan, dan punya ruang untuk menanya.”
