Banjar – Soal Pemekaran Wacana pemekaran Desa Kujangsari di Kota Banjar kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan.
isu ini mencuat setelah sejumlah tokoh masyarakat setempat menyuarakan keinginan agar desa tersebut dimekarkan demi pemerataan pelayanan publik.
Namun, hingga saat ini, Komisi I DPRD Kota Banjar menyatakan belum menerima laporan resmi terkait usulan pemekaran tersebut.
Kami sudah mendengar desas-desusnya, tapi secara kelembagaan belum ada surat, proposal, ataupun dokumen resmi yang masuk,” ujar Asep.
Ia menambahkan bahwa pemekaran wilayah merupakan proses yang kompleks dan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Desa Kujangsari sendiri merupakan salah satu desa yang memiliki wilayah cukup luas dan jumlah penduduk yang terus bertambah.
Baca Juga : Ditinggal Melayat dan Kawinan, 9 Rumah di Banjar Hangus Dilalap Api
Tokoh masyarakat setempat, Ustaz Deni, menyebut bahwa pemekaran akan membuka peluang pembangunan yang lebih merata di wilayah pinggiran desa.
Menurutnya, beberapa dusun di wilayah tersebut merasa kurang terjangkau oleh pelayanan pemerintahan desa yang ada sekarang.
Setelah itu, barulah DPRD dapat membahas dan memprosesnya lebih lanjut dalam sidang komisi maupun rapat paripurna.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Banjar, Yuni Suryani, menyampaikan bahwa hingga kini belum ada pengajuan formal dari pemerintah Desa Kujangsari.
Kami siap memfasilitasi jika memang ada keinginan dan dukungan kuat dari masyarakat, tetapi harus sesuai prosedur,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya juga akan melihat aspek kelayakan seperti jumlah penduduk, potensi wilayah, hingga kesiapan sumber daya manusia.
Di sisi lain, beberapa warga menyatakan kebingungan karena merasa tidak tahu langkah awal yang harus mereka tempuh untuk mewujudkan pemekaran.
Ketua RW 05 Dusun Cibodas, Misbahudin, berharap adanya sosialisasi dari pemerintah kota terkait prosedur resmi pengajuan pemekaran.
Kami butuh bimbingan agar aspirasi ini bisa tersampaikan dan tidak hanya menjadi wacana belaka,” ungkapnya.
Dalam rapat Komisi I DPRD yang berlangsung pekan lalu, isu ini
